Lolos Fit dan Proper, Munjirin dan Yani Direstui DPRD DKI Jakarta
Jakarta,Dekannews-Calon walikota Jakarta Selatan Munjirin dan Calon Walikota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko telah mengikuti uji kelayakan fit and proper test di lantai 10 gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9).
Usai fit and proper tets, Komisi A DPRD DKI mengisyaratkan kedua Cawalkot pilihan Gubernur DKI Anies Baswedan itu telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Wali Kota definitif, hal itu setelah keduanya menjawab pertanyaan yang diajukan dewan dengan lancar.
“Sudah, sudah, kami (dewan) tadi sudah mendengarkan profil masing-masing calon, kami telah menguji mereka sesuai ketentuan,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono ditemui di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Namun begitu ia menyerahkan penilaian akhir kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Mujiyono mengaku, sudah memberi catatan kepada kedua walikota. Salah satunya, yang perlu diperbaiki dari kebiasaan pejabat eksekutif DKI adalah soal komunikasi.
“Yang paling penting, kami minta komunikatif, jangan sampe tidak angkat telepon,” kata Mujiyono.
Sebab menurutnya, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menjadi kunci sukses jalannya roda pemerintahan di DKI.
Selain itu, Mujiyono juga memberi sejumlah catatan penting terkait dengan persoalan yang perlu mendapat perhatian di masing-masing wilayah.
Menurutnya, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah persoalan kampung kumuh di Jakarta Barat.
“Ada banyak PR yang harus diselesaikan dua walkot. Misalnya, ada banyak wilayah kumuh di Jakarta Barat. Disana daerah banjir juga belum selesai-selesai. Padahal, penanganan banjir sudah dua kali dianggarkan, tapi belum juga selesai,” ungkap politisi Fraksi Demokrat itu.
Ia sendiri mengaku miris selama ini melihat kondisi di Jakarta Barat yang menurutnya tidak menggambarkan Jakarta sebagai Metropolitan.
“Masak di Jakarta pusat pemerintahan masih banyak daerah kumuh, ini kan memalukan,”keluhnya.
Sedangkan untuk di wilayah Jakarta Selatan juga tidak kalah banyak PR yang harus segera dituntaskan.
Ia mencontohkan sampai saat ini Kecamatan Mampang Prapatan belum memiliki kantor kecamatan yang memadai termasuk lambatnya pembelian lahan yang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi DKI.
“Kami juga mendapatkan informasi banyak hotel di sekitar Cipulir dan Seskoal Kebayoran Lama dijadikan sebagai lokasi prostitusi, ini harus diatasi,” katanya.
Berikutnya, persoalan akses terminal Manggarai (Bus dan Busway) yang dianggap belum nyaman dan terintegrasi dengan baik.
Belum lagi, lanjutnya, soal sengkarut kisruh antara penghuni, pengelola, dan pengembang apartemen yang selama ini sering terjadi.
“Selama ini banyak pengembang apartemen dan rusun kerap mengabaikan hak penghuni atau pemilik unit hunian. Misalnya, penghuni apartemen dan rusun kerap mengeluhkan bahwa pengembang menentukan tarif listrik atau air secara sewenang-wenang, tolong ini jadi perhatian,” ucap Mujiyono.(tfk)
